PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI INVESTASI PEMERINTAH

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dalam Rekening Induk Dana Investasi
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

PEMILU DAN PARPOL

Karena sekarang udah mulai rame lagi mengenai PEMILU, ini ada undang-undang yang terkait dengan PEMILU dan PARPOL:

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Semoga bermanfaat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.05/2007 TENTANG PENERTIBAN REKENING PEMERINTAHP ADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  67/PMK.05/2007 TENTANG PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.05/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIKKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA 

 

<a href="http://www.hypersmash.com/hostgator/" id="Nu994">hostgator promo</a>

UNDANG-UNDANG TAHUN 2012

UNDANG-UNDANG TAHUN 2012

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2012

Peraturan  Menkeu Nomor 01/PMK.07/2012   tanggal   3 Januari 2012,tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 02/PMK.07/2012   tanggal   3 Januari 2012,tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 03/PMK.011/2012   tanggal   4 Januari 2012,tentang  Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

Peraturan  Menkeu Nomor 04/PMK.02/2012   tanggal   9 Januari 2012, tentang  Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Peraturan  Menkeu Nomor 05/PMK.08/2012   tanggal   9 Januari 2012, tentang  Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

Peraturan  Menkeu Nomor 06/PMK.07/2012   tanggal   9 Januari 2012, tentang  Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

Peraturan  Menkeu Nomor 07/PMK.011/2012   tanggal   13 Januari 2012,tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.

Peraturan  Menkeu Nomor 08/PMK.07/2012   tanggal   13 Januari 2012,tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 09/PMK.07/2012   tanggal   13 Januari 2012, tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 10/PMK.07/2012   tanggal   13 Januari 2012, tentang  Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 11/PMK.05/2012   tanggal   13 Januari 2012,tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama.

Peraturan  Menkeu Nomor 12/PMK.05/2012   tanggal   19 Januari 2012, tentang  Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011. 

Peraturan  Menkeu Nomor 13/PMK.05/2012   tanggal   30 Januari 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Peraturan  Menkeu Nomor 14/PMK.08/2012   tanggal   30 Januari 2012,tentang  Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

Peraturan  Menkeu Nomor 15/PMK.03/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.

Peraturan  Menkeu Nomor 16/PMK.05/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.

Peraturan  Menkeu Nomor 17/PMK.05/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.

Peraturan  Menkeu Nomor 18/PMK.010/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan  Menkeu Nomor 19/PMK.010/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

Peraturan  Menkeu Nomor 20/PMK.010/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

Peraturan  Menkeu Nomor 21/PMK.010/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Peraturan  Menkeu Nomor 22/PMK.010/2012   tanggal   1 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

Peraturan  Menkeu Nomor 23/PMK.011/2012   tanggal   2 Pebruari 2012, tentang  Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 24/PMK.03/2012   tanggal   2 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Peraturan  Menkeu Nomor 25/PMK.05/2012   tanggal   7 Pebruari 2012, tentang  Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Peraturan  Menkeu Nomor 26/PMK.07/2012   tanggal   8 Pebruari 2012, tentang  Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 27/PMK.011/2012   tanggal   8 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

Peraturan  Menkeu Nomor 28/PMK.07/2012   tanggal   9 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 29/PMK.01/2012   tanggal   13 Pebruari 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan  Menkeu Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Peraturan  Menkeu Nomor 31/PMK.05/2012 tentang Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara

Peraturan  Menkeu Nomor 32/PMK.010/2012 tentang Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran





Peraturan  Menkeu Nomor 33/PMK.06/2012   tanggal   23 Pebruari 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Peraturan  Menkeu Nomor 34/PMK.07/2012   tanggal   9 Maret 2012, tentang  Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.


Peraturan  Menkeu Nomor 35/PMK.07/2012   tanggal   9 Maret 2012, tentang  Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.


Peraturan  Menkeu Nomor 36/PMK.02/2012   tanggal   9 Maret 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.


Peraturan  Menkeu Nomor 37/PMK.02/2012   tanggal   9 Maret 2012, tentang  Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Peraturan  Menkeu Nomor 38/PMK.05/2012   tanggal   12 Maret 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama. 


Peraturan  Menkeu Nomor 39/PMK.05/2012   tanggal   12 Maret 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama. 


Peraturan  Menkeu Nomor 40/PMK.05/2012   tanggal   12 Maret 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan. 


Peraturan  Menkeu Nomor 41/PMK.08/2012   tanggal   12 Maret 2012, tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang.


Peraturan  Menkeu Nomor 42/PMK.01/2012   tanggal   12 Maret 2012, tentang  Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Peraturan  Menkeu Nomor 43/PMK.010/2012   tanggal   15 Maret 2012, tentang  Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. 


Peraturan  Menkeu Nomor 44/PMK.04/2012   tanggal   16 Maret 2012, tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011.

Peraturan  Menkeu Nomor 45/PMK.02/2012   tanggal   20 Maret 2012, tentang  Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. 


Peraturan  Menkeu Nomor 46/PMK.07/2012   tanggal   20 Maret 2012, tentang  Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012. 


Peraturan  Menkeu Nomor 48/PMK.04/2012   tanggal   20 Maret 2012, tentang  Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.


Peraturan  Menkeu Nomor 49/PMK.02/2012   tanggal   28 Maret 2012, tentang  Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

Peraturan  Menkeu Nomor 50/PMK.010/2012   tanggal   3 April 2012, tentang  Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.


Peraturan  Menkeu Nomor 51/PMK.02/2012   tanggal   3 April 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional.


Peraturan  Menkeu Nomor 52/PMK.05/2012   tanggal   3 April 2012, tentang  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama. 


Peraturan  Menkeu Nomor 53/PMK.010/2012   tanggal   3 April 2012, tentang  Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.


Peraturan  Menkeu Nomor 54/PMK.07/2012   tanggal   16 April 2012, tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.



Peraturan  Menkeu Nomor 55/PMK.010/2012   tanggal   16 April 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.


Peraturan  Menkeu Nomor 56/PMK.08/2012   tanggal   18 April 2012, tentang  Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.



Peraturan  Menkeu Nomor 57/PMK.011/2012   tanggal   19 April 2012, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.




Peraturan  Menkeu Nomor 59/PMK.05/2012   tanggal   26 April 2012, tentang  Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Peraturan  Menkeu Nomor 60/PMK.05/2012   tanggal   26 April 2012, tentang  Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.



Peraturan  Menkeu Nomor 61/PMK.01/2012   tanggal   26 April 2012, tentang  Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.


Peraturan  Menkeu Nomor 62/PMK.03/2012   tanggal   26 April 2012, tentang  Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

UNDANG-UNDANG TAHUN 2011

Tahun 2011, Pemerintah dan DPR telah membentuk beberapa Undang-Undang, yaitu:

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

UNDANG-UNDANGNOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

UNDANG-UNDANGNOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANGNOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

UNDANG-UNDANGNOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

UNDANG-UNDANGNOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM

UNDANG-UNDANGNOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

UNDANG-UNDANGNOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004TENTANG KOMISI YUDISIAL

UNDANG-UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITHDISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

UNDANG-UNDANGNOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

UNDANG-UNDANGNOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22  TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

UNDANG-UNDANGNOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Untuk download, silahkan klik pada judul undang-undang..

Kalo ada lagi, segera diupdate...

Salam